Ketua DPRD Puncak Jaya, Nesco Wonda, S.Sos mengatakan untuk menghentikan tindakan TPN/OPM ini, Pemkab Puncak Jaya menyerahkan sepenuhnya kepada TNI dan Polri dengan cara apapun penyelesaian yang dibuat pihak pemerintah siap memback-up TNI dan Polri.
Karena TPN/OPM ini selalu melakukan intimisadi dan terror kepada warga, dimana mereka selalu memaksakan kehendak dengan meminta apa saja dari masyarakat, jika tidak diberikan, mereka mengancam ditembak dan jika satu peluru mereka hilang, maka warga harus ganti dengan lima ekor babi ( harga 1 ekor babi = Rp 2 Juta – Rp 5 Juta) jika tidak bisa membayar, berarti masyarakat harus ikut dengan mereka (jadi anak buah). “ Masyarakat kabupaten Puncak Jaya sudah menyatakan kebulatan tekad dan siap melawan TPN/OPM, bahkan masyarakat juga telah menyatakan dukungan sepenuhnya kepada TNI dan Polri untuk mengejar semua TPN/OPM yang masih bergerilya di pengunungan Puncak Jaya,” ungkap ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Nesco Wonda,S.Sos kepada wartawan di Jayapura, Rabu [28/4].
Bahkan dia Ketua DPRD Puncak Jaya ini meminta agar TNI dan Polri bersatu untuk melakukan pengejeran terhadap TPN/OPM, jangan terjadi blok-blok dilapangan. “ Jadi kita berharap jikalau pimpinan TNI dan Polri sudah bersatu dan sepakat mengejar TPN/OPM, maka anggota TNI dan Polri yang bertugas di Puncak Jaya juga harus bersatu,” kata Nesco.
Berbagai upaya sebelumnya telah dilakukan pemkab Puncak Jaya dengan melakukan pendekatan, baik melalui gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, tetap saja mereka berulah. Bahkan secara terang-terangan mereka menolak program pembangunan yang telah dilakukan pemkab. Tuntutan mereka hanya satu yakni Merdeka.
“ Berbagai cara kita sudah lakukan, kita sudah capek, mereka memegang teguh ideologinya, sehingga apapun yang dibuat pemkab Puncak Jaya, mereka tidak menerima, bahkan mereka sudah diangkat kepala kampung dan kepala Distrik, tetap saja mereka tolak, mereka hanya mau Merdeka saja,” katanya.
Oleh karena itu, Gubernur dan wakil Gubernur harus buka mata dan buka hati. Janji yang telah disampaikan Gubernur pada saat pertemuan dengan Muspida jangan hanya dimulut saja, tetapi janji itu harus direalisasikan. ” Mudah-mudahan saja pertemuan antara Muspida provinsi dengan pemkab Puncak Jaya tidak hanya seremonial. Kita berharap Gubernur sungguh-sungguh merealisasikan janjinya yakni dengan memberikan bantuan kepada Pemkab Puncak Jaya,” tandasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, senjata TPN/OPM sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya saja TPN/OPM menguasai medan sehingga aparat kewalahan menemukan jejak mereka. Justru sebenarnya yang menjadi pertanyaan kenapa amunisi mereka tidak pernah habis-habis. “ Kami dengar amunisi TPN/OPM ini adalah hasil rampasan dari Gudang senjata Wamena yang berhasil dibawa kabur, tapi kok tidak habis-habis ya. Padahal kita tahu mereka TPN/OPM senang melakukan penembakan,” tukasnya.
Dikatakannya dari informasi yang diterima dari masyarakat, saat ini jumlah anggota TPN/OPM yang direkrut sudah sebanyak 400 orang. Mereka juga dijadikan sebagai tameng. Oleh karena itu, jika TNI dan Polri melakukan pengejaran harus berhati-hati karena masyarakat sipil juga dijadikan sebagai tameng. “ Sulit memang membedakan mana TPN/OPM dan mana masyarakat sipil. Untuk itu sebelum dilakukan pengejaran, maka masyarakat yang berada disekitar Tinggi Nambut harus dipindahkan ketempat yang lebih aman. Masyarakat sendiri sudah bosan menghadapi tingkah laku para TPN/OPM ini, masyarakat menginginkan agar TNI dan Polri segera mengejar mereka sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Selama TPN/OPM tidak dikejar, maka program pembangunan di Puncak Jaya akan berjalan ditempat. Untuk itu, pihaknya hanya menunggu kapan TNI dan Polri turun mengambil langkah-langkah. “ Setelah pertemuan Muspida dan Pemkab Puncak Jaya, kita tinggal menunggu kapan TNI dan Polri turun,” imbuhnya. [bela]
Ditulis oleh Bela/Papos
Kamis, 29 April 2010 00:00
0 komentar:
Posting Komentar