JAYAPURA [PAPOS]- Terjadinya aksi penembakan yang kembali terjadi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Senin [22/3] lalu menurut Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, SE sepenuhnya diserahkan pemerintah daerah kepada pihak berwajib untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Wagub, insiden yang terjadi terus menerus di daerah Kabupaten Puncak Jaya belakangan ini maupun daerah lainnya, hingga kini jajaran aparat keamanan masih terus melakukan pengejaran kepada pelaku penembakan. “Pemerintah provinsi sudah menyerahkan tugas ini kepada pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian Polda Papua, dengan harapan masalah ini bisa diselesaikan dengan baik untuk mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan,” ujar Wagub Alex kepada wartawan usai menghadiri penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi tahun pajak 2009, di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Papua dan Maluku, Jumat [26/3] kemarin. Wagub menegaskan, meskipun dilihat dari segi topografi di Papua khususnya di wilayah Kabupaten Puncak Jaya cukup sulit. Hal ini menjadi penghambat bagi Kepolisian untuk menumpas para pelaku kejahatan. Sementara kelompok bersenjata begitu menguasai medan setempat. Namun demikian Wagub optimis aparat Kepolisian dapat menyelesaikan kasus-kasus penembakan di Papua. Ketika disinggung apa perlu dilakukan penambahan pasukan, khusus daerah tertentu yang dianggap rawan penembakkan. Menurut Wagub pasukan tidak perlu ditambah, jika memang ada rencana penambahan pasukan, maka baik TNI maupun Polri harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah setempat. "Tidak perlu ada penambahan pasukan dengan kejadian itu, karena sepenuhnya sudah ditangani Kepolisian setempat," tegas Wagub. Oleh sebab itu, sebagai pemerintah dan anak koteka, dirinya menghimbau kepada oknum-oknum masyarakat yang terus melakukan aksi kriminalitas di wilayah pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, bukan saatnya lagi untuk melakukan aksi-aksi seperti itu, tapi pulang ke kampung dan bersama-sama masyarakat lainnya membangun kampungnya. Wagub menambahkan, secara umum Papua sangat kondusif hanya di Kabupaten Mimika, Puncak Jaya saja yang sering terjadi aksi penembahkan. Oleh karena itu, penambahan pasukan ke Papua belum begitu mendesak. “Kalau memang ke Mimika dan Puncak Jaya Polri dan TNI perlu ditambah, itu silakan saja, tetapi kita perlu duduk bicara baik-baik, jangan sampai pasukan dikirim bukan menyelesaikan persoalan, tapi malah membuat suasana menjadi tidak kondusif. Jadi kita perlu bicara daerah mana yang perlu dilakukan penambahan pasukan,” tandasnya.[anyong] Ditulis oleh Anyong/Papos Sabtu, 27 Maret 2010 00:00
Sabtu, 27 Maret 2010
Soal Penembakan di Mulia Diserahkan Ke Pihak Berwajib
JAYAPURA [PAPOS]- Terjadinya aksi penembakan yang kembali terjadi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Senin [22/3] lalu menurut Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, SE sepenuhnya diserahkan pemerintah daerah kepada pihak berwajib untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Wagub, insiden yang terjadi terus menerus di daerah Kabupaten Puncak Jaya belakangan ini maupun daerah lainnya, hingga kini jajaran aparat keamanan masih terus melakukan pengejaran kepada pelaku penembakan. “Pemerintah provinsi sudah menyerahkan tugas ini kepada pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian Polda Papua, dengan harapan masalah ini bisa diselesaikan dengan baik untuk mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan,” ujar Wagub Alex kepada wartawan usai menghadiri penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi tahun pajak 2009, di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Papua dan Maluku, Jumat [26/3] kemarin. Wagub menegaskan, meskipun dilihat dari segi topografi di Papua khususnya di wilayah Kabupaten Puncak Jaya cukup sulit. Hal ini menjadi penghambat bagi Kepolisian untuk menumpas para pelaku kejahatan. Sementara kelompok bersenjata begitu menguasai medan setempat. Namun demikian Wagub optimis aparat Kepolisian dapat menyelesaikan kasus-kasus penembakan di Papua. Ketika disinggung apa perlu dilakukan penambahan pasukan, khusus daerah tertentu yang dianggap rawan penembakkan. Menurut Wagub pasukan tidak perlu ditambah, jika memang ada rencana penambahan pasukan, maka baik TNI maupun Polri harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah setempat. "Tidak perlu ada penambahan pasukan dengan kejadian itu, karena sepenuhnya sudah ditangani Kepolisian setempat," tegas Wagub. Oleh sebab itu, sebagai pemerintah dan anak koteka, dirinya menghimbau kepada oknum-oknum masyarakat yang terus melakukan aksi kriminalitas di wilayah pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, bukan saatnya lagi untuk melakukan aksi-aksi seperti itu, tapi pulang ke kampung dan bersama-sama masyarakat lainnya membangun kampungnya. Wagub menambahkan, secara umum Papua sangat kondusif hanya di Kabupaten Mimika, Puncak Jaya saja yang sering terjadi aksi penembahkan. Oleh karena itu, penambahan pasukan ke Papua belum begitu mendesak. “Kalau memang ke Mimika dan Puncak Jaya Polri dan TNI perlu ditambah, itu silakan saja, tetapi kita perlu duduk bicara baik-baik, jangan sampai pasukan dikirim bukan menyelesaikan persoalan, tapi malah membuat suasana menjadi tidak kondusif. Jadi kita perlu bicara daerah mana yang perlu dilakukan penambahan pasukan,” tandasnya.[anyong] Ditulis oleh Anyong/Papos Sabtu, 27 Maret 2010 00:00
Jumat, 26 Maret 2010
DPRP Minta TNI dan Polri Ditarik Dari Areal Freeport
Untuk itu, DPR Papua meminta agar konvoi gabungan TNI dan Polri diwilayah PT. Freeport Indonesia segera ditarik. "Menurut hemat saya dari pada selalu menyusahkan masyarakat Timika karena selalu terjadi aksi teror penembakan. Alangkah baiknya pasukan ditarik," tegas Yan Mandenas kepada wartawan diruang kerjanya, Jumat [26/3] kemarin.
Bahkan kata Yan, saat pertemuan antara anggota DPRP dengan Mabes Polri di Jakarta, belum lama ini, persoalan tersebut telah disampaikan ke Wakapolri. Hal ini direspon Wakapolri secara positif. "Wakapolri sudah memerintahkan agar segera dibentuk tim guna melakukan penelitian, sekaligus mengevaluasi sistim pengamanan di areal Freeport dalam mempertimbangkan aspirasi kami. Soal usulan konvoi gabungan di areal PT.FI agar ditarik dari Tembagapura," ujar Yan.
Dari hasil investigasi tim yang dibentuk tim DPR Papua, selain masyarakat, menurut Yan sejumlah karyawan Freeport juga mengaku tidak nyaman kerja ketika dikawal oleh konvoi gabungan aparat TNI dan Polri. " Bagaimana tidak setiap kali karyawan berangkat kerja dikawal konvoi. Meskipun mendapat pengamanan, tetapi karyawaan mengaku malah tidak nyaman, karena terjadi penembakan. Apalagi dengan adanya konvoi ini membuat pengeluaran anggaran semakin besar,�� kata politisi Hanura ini.
Justru ia menyarankan akan lebih baik bila sekuriti Freeport yang ditugaskan melakukan pengamanan. Hal ini akan memberikan rasa nyaman bagi para karyawaan PT. Freeport.
Lebih lanjut dikatakannya, pada saat pertemuan dengan Wakapolri di Jakarta, pihaknya hanya meminta penarikan konvoi gabungan TNI dan Polri khusus dari areal Freeport karena dan tidak melakukan penarikan pasukan secara total."Ya, memang ada Keppres yang dikeluarkan langsung oleh Presiden soal pengamanan Freeport, namun permintaan kami ke wakapolri hanya meminta dilakukan penarikan konvoi itu saja. Aparat cukup jaga dipos saja," ujarnya
Untuk itu, pihaknya akan menyurati kembali ke Mabes Polri guna mempertanyakan realisasi usulan yang telah disampaikan itu dan berfikir tidak hanya sampai disini, tetapi menyampaikan surat ke Mabes Polri untuk mempertanyakan realisasi yang sudah di sampaikan karena pembicaraan dilakukan langsung dengan pimpinan polri sehingga dalam realisasinya harus jelas.
Bahkan ia juga tidak sependapat jika pelaku penembakan dinilai dari kelompok OPM yang pernah disebut-sebut sebagai pelaku teror di Freeport. ��Setahu saya mereka tak memiliki senjata api, melainkan hanya senjata rampasan. Jadi kalau mau memberantas teror atau mapia yang ada di daerah harus dilakukan dengan benar, bila perlu tangkap dan pegang tangannya dan beritahukan secara transparan, sehingga diketahui siapa pelakunya," ujarnya.
��Kami juga mendukung sepenuhnya tugas-tugas TNI dan Polri dalam melakukan upaya pengungkapan konflik di areal PT.FI. Saya rasa juga pimpinan TNI dan Polri di Papua perlu melakukan evaluasi lagi, karena Papua bagian dari NKRI sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dikemudian hari," tandasnya [loy]
Ditulis oleh Loy/Papos
Sabtu, 27 Maret 2010 00:00
Soal Penembakan di Mulia Diserahkan Ke Pihak Berwajib
JAYAPURA [PAPOS]- Terjadinya aksi penembakan yang kembali terjadi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Senin [22/3] lalu menurut Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, SE sepenuhnya diserahkan pemerintah daerah kepada pihak berwajib untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Menurut Wagub, insiden yang terjadi terus menerus di daerah Kabupaten Puncak Jaya belakangan ini maupun daerah lainnya, hingga kini jajaran aparat keamanan masih terus melakukan pengejaran kepada pelaku penembakan.
�Pemerintah provinsi sudah menyerahkan tugas ini kepada pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian Polda Papua, dengan harapan masalah ini bisa diselesaikan dengan baik untuk mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan,� ujar Wagub Alex kepada wartawan usai menghadiri penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi tahun pajak 2009, di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Papua dan Maluku, Jumat [26/3] kemarin.
Wagub menegaskan, meskipun dilihat dari segi topografi di Papua khususnya di wilayah Kabupaten Puncak Jaya cukup sulit. Hal ini menjadi penghambat bagi Kepolisian untuk menumpas para pelaku kejahatan. Sementara kelompok bersenjata begitu menguasai medan setempat. Namun demikian Wagub optimis aparat Kepolisian dapat menyelesaikan kasus-kasus penembakan di Papua.
Ketika disinggung apa perlu dilakukan penambahan pasukan, khusus daerah tertentu yang dianggap rawan penembakkan. Menurut Wagub pasukan tidak perlu ditambah, jika memang ada rencana penambahan pasukan, maka baik TNI maupun Polri harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah setempat. "Tidak perlu ada penambahan pasukan dengan kejadian itu, karena sepenuhnya sudah ditangani Kepolisian setempat," tegas Wagub.
Oleh sebab itu, sebagai pemerintah dan anak koteka, dirinya menghimbau kepada oknum-oknum masyarakat yang terus melakukan aksi kriminalitas di wilayah pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, bukan saatnya lagi untuk melakukan aksi-aksi seperti itu, tapi pulang ke kampung dan bersama-sama masyarakat lainnya membangun kampungnya.
Wagub menambahkan, secara umum Papua sangat kondusif hanya di Kabupaten Mimika, Puncak Jaya saja yang sering terjadi aksi penembahkan. Oleh karena itu, penambahan pasukan ke Papua belum begitu mendesak. �Kalau memang ke Mimika dan Puncak Jaya Polri dan TNI perlu ditambah, itu silakan saja, tetapi kita perlu duduk bicara baik-baik, jangan sampai pasukan dikirim bukan menyelesaikan persoalan, tapi malah membuat suasana menjadi tidak kondusif. Jadi kita perlu bicara daerah mana yang perlu dilakukan penambahan pasukan,� tandasnya.[anyong]
Ditulis oleh Anyong/Papos
Sabtu, 27 Maret 2010 00:00
Kamis, 25 Maret 2010
Papua Sudah Final Masuk NKRI
Jayapura [PAPOS]� Papua sudah final menjadi bagian dan masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Jangan ada lagi kelompok di Papua yang bermimpi ingin mendirikan sebuah negara.
�Keinginan seperti itu adalah kerja sia-sia. Buang-buang energi dan waktu saja untuk meminta referendum. Tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terwujud sampai kapan pun. Sekarang pemerintah sudah berikan otonomi khusus (otsus) bagi Papua dengan dana triliunnan rupiah setiap tahunnya,� ujar Mantan Wakil Menlu Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholas Messet kepada SH, di Jayapura, Rabu (24/3).
Hal itu ia katakan untuk menanggapi demo puluhan massa dari kelompok yang menamakan dirinya Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang menuntut di adakannya referendum untuk memerdekakan Papua.
Aksi demo puluhan orang yang dilakukan oleh KNPB, Senin (22/3) pagi, itu telah dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian di titik kumpul Expo Waena Jayapura, dengan tujuan gedung DPR Papua, karena mengarah pada makar.
Bahkan, 17 orang di antaranya telah diamankan di Mapolda Papua. Tuntutan lain dari aksi demo itu adalah menolak dialog Jakarta� Jayapura, menarik TNI dari Papua, tutup Freeport, dan meminta Presiden Amerika Barack Obama untuk memfasilitasi dialog internasional.
Menurut Nicholas Messet, seorang pejuang Papua Merdeka yang sudah lebih 40 tahun menetap di luar negeri lalu kembali menjadi warga negara Indonesia (WNI), tidak perlu ada lagi dialog Interna sional karena ia mengetahui persis tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mendukung Papua Merdeka.
Itu hanyalah mimpi dan kerja sia-sia. Ia mengatkan, referendum juga tidak di mungkinkan karena PBB sudah menetapkan bahwa Papua (Irian Barat) menjadi bagian Republik Indonesia.
�Jadi, menunggu PBB bubar dulu baru Papua bisa melakukan upaya memisah kan diri. Hal itu pun tidak mungkin, saya sendiri sudah pernah ke PBB dan menda pat jawaban bahwa Papua sudah final menjadi bagian dari Republik Indonesia,� ujarnya.
Mengenai keinginan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut yang akan melakukan diplomasi internasional secara terbuka ke mancanegara, Nicholas Messet menganjurkan supaya Yaboisembut belajar bahasa Inggris dulu dengan baik. Karena Yaboisembut, kata Nicholas Messet, sudah melakukannya selama puluhan tahun dan hasilnya sia-sia.
Kunjungan Obama ke Indonesia adalah kunjungan kenegaraan untuk Indonesia, jadi tidak ada kaitannnya de ngan Papua.
Nicholas Messet juga meminta anak-anak muda Papua yang lahir setelah 1969 utnuk menghentikan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu dan tidak mengikuti pola pikir orang-orang tua yang sudah ketinggalan zaman.
Ia mengimbau mereka untuk mendidik anak-anak dengan baik agar kemudian bersama-sama membangun Papua yang lebih baik lagi.
Perjuangan Sia-sia
Nicholas Messet meng ungkapkan, kembalinya tokoh OPM Papua Nicholas Youwe ke Jayapura, yang sudah puluhan tahun berada di negeri Belanda, untuk menetap dan menjadi WNI, merupakan suatu pertanda bahwa perjuangan OPM adalah sia-sia.
Nicholas Youwe (80) adalah pemimpin besar OPM yang telah sadar dan kembali ke pangkuan RI. Dialah pencipta bendera Bintang Kejora, bendera kedaulatan Papua Barat yang aslinya sampai sekarang masih ia simpan.
�Hendaklah yang telah dilakukan Nicholas Youwe diikuti oleh yang lainnya, untuk kembali sadar dan bersama-sama membangun Papua,� ujarnya.[suhendarto/agi]
Ditulis oleh Suhendarto/Agi/Papos
Kamis, 25 Maret 2010 00:00
Keputusan MRP Dituntut Diakomodir
Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Lintas Nusantara, Kamis (25/3) kemarin mendatangi kantor DPR Papua
JAYAPURA [PAPOS]- Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Lintas Nusantara, Kamis (25/3) kemarin mendatangi kantor DPR Papua dengan menggelar unjuk rasa.
Kedatangan puluhan orang dari Forum Lintas Nusantara yang didalamnya tergabung beberapa element organisasi kemasyarakatan mendatangi Gedung DPR Papua, menuntut agar keputusan maupun rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP) nomor 14 tahun 2009 dapat diakomodir DPRP, Gubernur, KPU maupun MRP sendiri.
Tiba dihalaman Gedung DPRP sekitar pukul 13.30 WIT, puluhan mahasiswa dan masyarakat langsung menggelar orasi yang meminta agar hak-hak dasar orang asli Papua dapat diperhatikan pemerintah, serta mengakomodir Keputusan MRP terkait dengan Kepala Daerah dalam Pemilukada mendatang.
Dengan membawa sejumlah spanduk yang mendesak Gubernur, DPRP, KPU dan MRP menyelesaikan Otsus dengan baik, mendesak seluruh partai politik di Papua dan Papua Barat untuk mengakomodir orang asli Papua sebagai syarat khusus perekrutan calon Bupati dan wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilukada 2010, serta mendesak Presiden SBY untuk mengembalikan hak politik orang Papua.
Sekitar satu jam lamanya, akhirnya para demonstran diterima Sekretaris Komisi E DPRP Kenius Kogoya didampingi Cris Risamasu anggota Komisi D dan anggota Komisi A Harun.
Koordinator Aksi, Maulana mengatakan, Ketetapan MRP nomor 14 tahun 2009 merupakan dasar dari UU Otsus Nomor 21 tahun 2001, dan hal itu haruslah dihargai pemerintah maupun partai politik, guna memproteksi orang asli Papua.
�Tuntutan kami sudah jelas, kami minta agar Gubernur, DPRP maupun KPU dan MRP agar dapat menghargai bersama keputusan MRP itu,� ujarnya kepada wartawan disela-sela pertemuan dengan anggota DPRP di ruang panitia legislasi DPRP.
Maulana menambahkan, jika keputusan MRP nomor 14 tahun 2009 tidak dihargai, maka pemerintah dinilai tidak menghargai representatif orang asli Papua atau hak-hak orang Papua dalam berpolitik.
Usai diterima tiga anggota DPRP, seluruh mahasiswa dan masyarakat tetap menunggu di kantor rakyat tersebut. Pasalnya, mereka menuntut agar DPRP dapat menghadirkan Gubernur Papua, Ketua KPU Provinsi Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua dan Ketua DPRP, untuk duduk bersama mahasiswa membahas soal ketetapan MRP tersebut.
Disisi lain Sekretaris Komisi E DPRP Kenius Kogoya menegaskan, selakun anggota dirinya tidak dapat menentukan kebijakan, tetapi dirinya berjanji aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan dewan.[anyong]
Ditulis oleh Anyong/Papos
Jumat, 26 Maret 2010 00:00
Anggota Brimob Ditambah ke Mulia
Papuan Protesters on Trial for Attacking Police
initially peaceful pro-independence rally that degenerated into violence
in the Papua town of Nabire just prior to the April 9 legislative
elections. Most of those charged were students arrested for attacking and vandalizing
a police vehicle, while one of the accused, a housewife, was charged with
possession of a small Morning Star flag, an outlawed separatist symbol. Thousands of people took part in a pro-independence rally in Papua on
April 3, calling for a boycott of the legislative elections. The rally was also held to support the establishment of the International
Lawyers for West Papua, an international pressure group for the Papua
cause based in the United States. Two Papua Police officers attempted to calm the crowd, but were instead
mobbed and their vehicle vandalized. The protesters also attempted to
storm trucks carrying heavily armed Mobile Brigade (Brimob) officers, who
responded by opening fire. Further enraged, the crowd began pelting police with projectiles,
including arrows, and despite the sustained gunfire kept on attacking. Dozens sustained gunfire injuries. At least nine people were treated for
gunshot wounds in the local hospital. One police officer was hit in the
stomach with an arrow. The trial will resume next Thursday to hear the defendants' arguments. Police would not comment on Thursday's proceedings. Following mounting pro-independence sentiments aired in the run-up to the
legislative elections, police in the troubled province have since called
for reinforcements to help safeguard the July 8 presidential election. Local discontent has been fuelled by the alleged siphoning of the region's
natural riches by the central government, leaving little for the region,
as well as widespread human rights abuse by government security forces. The government attempted to curb pro-independence sentiments by according
broad special autonomy for Papua in 2001, giving it a greater share in the
revenue from its natural resources as well as enhancing locals' say in
decision-making in the region .
Rabu, 24 Maret 2010
Anggota Brimob Ditambah ke Mulia
JAYAPURA [PAPOS] - Kasus penyerangan kelompok criminal bersenjata yang diduga OPM kepada pasukan TNI dari Yonif 753 Nabire saat patrol di Puncak Senyum, Puncak Jaya yang mencederai Praka Asri disingkapi serius oleh Polda Papua maupun Kodam XVII/Cenderawasih.
Sehingga tahap pertama untuk membantu aparat keamanan yang bertugas di kabupaten Puncak Jaya. Polda Papua akan menambah sedikitnya 2 regu anggota Brimob untuk pengamanan diwilayah hukum Polres Puncak Jaya. Sementara pihak TNI sementara ini belum menambah pasukan tetapi lebih mengambil tindakan meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi susulan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Drs Agus Rianto saat ditemui Papua Pos, Rabu (24/3) di ruang kerjanya mengatakan, penambahan 2 Regu Brimob Polda Papua ke Mulia semata-mata dalam rangka penyegaran anggota di Puncak Jaya, khususnya pengamanan Pos Brimob di Tinggi Nambut.
�Penambahan ini untuk penyegaran, karena wilayah kerja disana tidak bisa disamakan dengan kondisi didataran, maka ada rotasi atau penambahan, tapi bukan berarti melakukan upaya presentif, namun untuk penyegaran,� katanya
Menurut Kabid Humas, dalam pengamanan di Puncak Jaya, pihaknya setiap saat melakukan tugas sesuai fungsi dan peran kepolisian. Sedangkan terkait situasi di Puncak Jaya, Kapolda telah memperintahkan kepada anggota agar lebih mengefektikan kegiatan pengamanan, sehingga mampu memberikan rasa aman kepada warga maupun anggota lainnya.
Disinggung soal kepemilikan senjata api oleh kelompok masyarakat sipil tersebut yang kemungkinan hasil rampasan dari anggota TNI atau Polri apakah tidak dilakukan pengejaran?. Kabid Humas mengatakan, pihaknya belum mengetahui jenis senjata api apa yang dipakai para pelaku untuk melakukan penembakan terhadap anggota TNI, Sabtu lalu. Bahkan Kabid Humas tidak mau berspekulasi kalau senjata yang dimiliki para sipil bersenjata itu adalah hasil rampasan pada beberapa kali kejadi di Puncak Jaya khusus di Puncak Senyum dan Tinggi Nambut.
� Kita tidak bisa menduga-duga apakah senjata itu hasil rampasan atau tidak, karena kita berkerja sesuai bukti dan fakta, termasuk bekerjasama dengan rekan-rekan TNI di Puncak Jaya,�tandasnya
Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam XVII Cendrawasih, Letkol Inf. Susilo saat dikonfirmasi Papua Pos via telepon selulernya mengatakan, pihaknya kini meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi aksi susulan dari kelompok gerombolan pengacau keamanan dikawasan Puncak Jaya. Hanya saja, untuk situasi keamanan saat ini masih tetap kondusif.
�Situasi saat ini aman dan kondusif, namun anggota tetap mengantisipasi aksi susulan yang kemungkinan terjadi,�terangnya
Ketika ditanya apakah pelaku penyerangan sama dengan pelaku pada kejadian lalu? Kapendam menegaskan pelaku penyerangan terhadap anggota TNI, Senin (23/3) lalu sama dengan peristiwa penyerangan sebelumnya, baik terhadap masyarakat maupun TNI/Polri.
�Pelakunya sama yaitu gerombolan pengacau keamanan yang eksis di kawasan Puncak Jaya,�tuturnya
Hanya saja, Kapendam mengaku belum mengetahui senjata yang digunakan pelaku hasil rampasan sebelumnya atau bukan. Tetapi dari laporan yang diterima pelaku menggunakan senjata laras panjang. �Kita tidak tahu darimana senjata mereka, yang jelas jenis laras panjang,�terangnya
Disinggung soal kondisi Praka Asri pasca penembakan? Kapendam menyampaikan bahwa sejauh ini kesehatan korban sudah pulih, bahkan telah kembali bertugas bersama-sama rekan lainnya. �Korban sudah pulih, karena hanya terkena sepihan dibagian pinggul belakang,�tuturnya
Kapendam menambahkan, agar masyarakat tidak usah khawatir, karena keadaan di Puncak Jaya hingga saat ini aman dan kondusif. Pihaknya juga meluruskan isu bohong soal adanya anggota TNI yang tewas dalam penyerangan di Puncak Jaya itu. [loy]
Ditulis oleh Loy/Papos
Kamis, 25 Maret 2010 00:00
Selasa, 23 Maret 2010
2 Orang Pendemo Jadi Tersangka Karena Membawa Alat Tajam
Dua orang menjadi tersangka itu masing-masing berinisial LP (32) warga belakang Kantor PTUN Waena dan MK warga BTN Sereh Sentani.
"Kami hanya melakukan penahanan terhadap 2 warga, karena mereka kedapatan membawa senjata tajam," kata Kapolresta Jayapura AKBP H. Imam Setiawan,SIK didampingi Kasat Reskrim AKP IGG Era Adhinata,SIK saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (23/3) kemarin.
Keduanya dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 1951 yakni membawa, memiliki dan menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa izin dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun.
Kapolresta mengungkapkan, dari dua tersangka itu salah satunya merupakan peserta aksi unjuk rasa, sedangkan seorang diantaranya merupakan warga yang kedapatan membawa sajam saat dilakukan razia.
Sementara 30 orang lainnya itu sudah dilepaskan kembali pada malam harinya. Namun, sebelum mereka dilepaskan, pihaknya sempat memberikan pengarahan tentang Undang-Undang No 9 Tahun 2008 tentang penyampaian pendapat di muka umum yang disampaikan langsung oleh Kabag Ops Polresta Jayapura, AKP Dominggus Rumaropen, S.Sos, sehingga diharapkan ke depan tidak terjadi lagi unjuk rasa tanpa mengantongi izin dari kepolisian.
"Kami ingin sampaikan agar prosedur dalam aksi ini dipahami oleh masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi, karena dalam aksi itu harus ada pemberitahuan kepada aparat kepolisian, kemudian dikoordinasikan, siapa koordinatornya, berapa jumlah massanya, alat yang digunakan, tempatnya dimana dan lainnya, selanjutnya aparat kepolisian mengeluarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)," jelasnya.
Hal ini juga, ujar Kapolresta, pada prinsipnya untuk mengamankan kegiatan aksi penyampaian pendapat di muka umum tersebut, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. "Kami pada prinsipnya tidak menghalang-halangi masyarakat menyampaikan aspirasi, namun harus sesuai dengan prosedur, karena jika sesuai prosedur tentu kami akan melakukan pengamanan," jelasnya.
Kapolresta menegaskan, jika memang tidak sesuai dengan aturan, maka pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap kelompok warga yang melakukan demo, karena pada dasarnya Undang-undang dibuat untuk ketertiban dan keamanan masyarakat.
Untuk diketahui, tersangka LP diamankan di Terminal Ekspo Waena, Senin (22/3) pukul 09.00 WIT, karena kedapatan membawa 1 buah pisau stainless US Army dengan gagang warna hitam namun tanpa sarung, kemudian tersangka MK diamankan polisi saat berada di Terminal Ekspo Waena pukul 11.30 WIT, karena kedapatan membawa 1 pisau badik dengan gagang kayu tanpa sarung.
Sementara itu, Ketua Solidaritas Ham Papua, Usama Usman Yogobi memberikan apresiasi terhadap keputusan Kapolresta Jayapura yang telah membebaskan 30 pendemo yang diamankan dari di berbagai lokasi Senin (22/3).
Atas kejadian tersebut, Usama meminta agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, DPRP, MRP lebih membuka ruang demokrasi, kebebasan warga sipil untuk menyuarakan pendapatnya "Jangan menilai apa yang mereka lakukan itu selalu dari sisi negatif," ungkapnya. (bat/cr-158/fud)
Di Puncak Jaya, Patroli TNI Ditembaki GPK
Insiden ini terjadi saat dalam perjalanan kembali dari Kota Baru menuju ke Pos Puncak Senyum, tepatnya di Kali Semen Kampung Puncak Senyum, pada Senin (22/3) sekitar pukul 18.30 WIT.
Akibat penembakan itu, seorang anggota Yonif 753/AVT atas nama Bripka Asri terkena serpihan peluru dari para pelaku penembakan tersebut, sehingga korban mengalami luka ringan di pinggul bagian belakangnya.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf. Susilo ketika dihubungi Cenderawasih Pos via telepon selulernya tadi malam membenarkan adanya penembakan terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh anggota Yonif 753/AVT tersebut.
"Memang benar ada penembakan terhadap anggota Yonif 753/AVT dan seorang anggota terkena serpihan peluru di bagian pinggul belakangnya, namun sudah diobati oleh Kesehatan Pos Puncak Senyum dan saat ini masih dalam pengobatan lebih lanjut," ungkap Susilo.
Kapendam menjelaskan, kejadian itu berawal ketika 13 anggota Yonof 753/AVT itu sebelumnya berangkat dari Pos Puncak Senyum menuju ke Kota Baru, Puncak Jaya, namun dalam perjalanan pulang menuju ke Pos Puncak Senyum, tepatnya di Kali Semen, Kampung Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, kendaraan yang ditumpangi anggota Yonif 753/AVT tersebut tiba-tiba ditembaki oleh sekelompok orang.
Ditanya apakah para anggota tersebut sempat melakukan penembakan balasan? Kapendam menjelaskan, tidak ada tembakan balasan, apalagi para pelaku langsung menghilang di kegelapan malam. "Mereka langsung lari menghilang karena sudah gelap," ujar Kapendam.
Kapendam mengungkapkan, Selasa (23/3) kemarin, anggotanya tengah melakukan penyisiran di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pencarian terhadap pelaku penembakan. "Selain melakukan upaya pencarian terhadap pelaku, kami juga meningkatkan kewaspadaan di Pos Puncak Senyum," katanya.
Saat ditanya kira-kira para pelaku tersebut dari kelompok mana? Kapendam Susilo belum bisa memastikannya, namun yang jelas para pelaku penembakan itu merupakan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Papua. "Ya, kami sebut mereka Gerakan Pengacau Keamanan Papua," tandasnya. (bat/fud)
TNI dan OPM Kontak Senjata
Aparat keamanan yang berjumlah 13 orang dipimpin Lettu Inf. Syahputra ketika berkendaraan dari Mulia menuju pos mereka di Puncak Senyum yang berjarak sekitar 700 meter dihadang kelompok OPM, sehingga terjadi baku tembak.
Akibat baku tembak itu dikabarkan salah seorang anggota TNI dari Yon 753 mengalami luka ringan di pinggang terkena serpihan peluru.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih Letkol Inf. Susilo saat di konfirmasi Papua Pos, Selasa (23/3), membenarkan adanya penembakan terhadap anggota TNI yang diduga dilakukan kelompok OPM/TPN. Sehingga anggota membalas tembakan tersebut, hingga mereka melarikan diri kedalam hutan.
� Ya laporan yang kami terima bahwa ada anggota TNI dari Yonif 753 yang bertugas di Mulia tertembak dibagian pinggang belakang hingga mengalami luka ringan, Namun sampai saat ini situasi kondusif,� ujar Kapendam.
Tentang kronologis kejadian penembakan itu, Kapendam menjelaskan kejadian itu berawal ketika anggota TNI sedang melakukan Patroli di Puncak Senyum dengan menggunakan mobil sekitar 700 meter dari pos, namun sekitar pukul 18.30 Wit tiba-tiba kelompok orang tak dikenal yang diduga kelompok OPM melakukan penghadangan terhadap anggota dengan menembaki kea rah mobil hingga serpihan peluru mengenai korban dibagian pinggang.
Lalu anggota langsung membalas tembakan, sehigga terjadi baku tembak, mengakibatkan para pelaku menghilang melarikan diri ke arah hutan sehingga tidak sempat dilakukan pengejaran.
� Sejauh ini sesuai dengan laporan yang kami terima, anggota tidak melakukan pengejaran terhadap gerombolam OPM tersebut karena saat itu mereka langsung menghilang,� ujar Kapendam
Menyangkut dengan anggota yang terluka, Kampendam, Letkol Susilo mengatakan, setelah dilakukan pembalasan penembakan lalu geromboolan OPM lari ke hutan, korban langsung dibawa ke Pos terdekat untuk mendapat pengobatan selanjutnya korban sudah bisa melakukan aktifitasnya seperti biasanya.
Untuk mengantisipasi para pengacau keamanan tersebut, kata Kapndam, Anggota saat ini muali melakukan pengisian di Pos masing-masing untuk menjaga situasi yang tidak diinginkan, walau situasi kondusif namun anggota selalu waspada.
Sementara itu, Kapolres Puncak Jaya AKBP Alek Korwa ketika dihubungi Papua Pos tadi malam mengatakan, kejadian penembakan terhadap anggota TNI itu, membenarkan adanya penembakan terhadap Anggota TNI dari Yonif 753 Nabire tersebut.
Korban ditembak saat mereka melakukan patroli dari arah Pos Puncak Senyum Kabupaten Puncak Jaya dengan menggunakan mobil dengan berpenumpang sebanyak 4 orang anggota, namun pada pertengahan jalan, mereka dicegat dengan tembakan dari arah kanan-kiri jalan yang mengenai atas mobil anggota TNI tersebut.
� Tidak ada korban di lingkungan warga sipil dan diduga anggota OPM itu sudah lari ke gunung-gunung di sekitar kota Mulia,� katanya.
Ketika ditanya tentang isue anggota OPM sudah berada di kota Mulia, AKBP Korwa mengakui, sudah mendengar isue tersebut namun hingga kini tidak dapat dibuktikan.
" Bisa saja mereka membaur dengan warga namun karena tidak melakukan aktifitas yang mengganggu warga maka keberadaannya tidak dapat dipastikan," kata AKBP Korwa.
Kapolres mengungkapakan, sampai saat ini nama korban belum diketahui karena saat itu sedang mendampingi Kapolda Papua ke Tinggi Nambut sehingga nama korban tidak diketahui lebih jelas,� ujar Kapolres. [loy]
Ditulis oleh Loy/Papos
Rabu, 24 Maret 2010 00:00
----------------------
Situasi Kwamki Lama Kembali Panas
Timika [PAPOS] - Situasi di Kwamki Lama, Timika, kembali rawan menyusul ketegangan antara dua kelompok warga di wilayah itu sejak akhir pekan lalu.
Kapolsek Mimika Baru, AKP Lang Gia kepada wartawan di Timika, Selasa mengatakan polisi sudah mempertemukan tokoh-tokoh masyarakat dari dua kelompok untuk menghindari terulangnya kembali bentrokan antarwarga.
"Kemarin kami pertemukan para tokoh masyarakat dari dua kelompok. Intinya, semua pihak tidak menghendaki terjadi kembali konflik antarwarga karena peristiwa sebelumnya sudah dinyatakan selesai," kata Lang Gia.
Ia mengatakan, para tokoh masyarakat yang diundang ke Polsek Mimika Baru dalam pertemuan, Senin (22/3) berjumlah sekitar 15 orang. Namun beberapa warga yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan pesimistis Kwamki Lama bisa aman, karena masih ada sejumlah korban pertikaian pada Sabtu (20/3) yang dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM).
"Kalau korban yang dirawat di RSMM selamat maka kita akan damai. Tapi kalau sampai meninggal maka kami akan buat perhitungan untuk balas," ancam Isak Murib, salah satu tokoh dari kelompok bawah.
Pada Sabtu (20/3) , dua kelompok warga di Kwamki Lama yang sebelumnya terlibat konflik kembali terlibat aksi saling serang dengan panah, parang dan senjata tajam lainnya.
Aksi saling serang itu dipicu oleh ulah salah seorang warga kelompok atas yang dalam keadaan mabuk melepas anak panah ke kerumunan warga kelompok bawah, lalu dibalas oleh warga kelompok bawah.
Dalam peristiwa itu, empat warga terluka setelah tertembus anak panah. Salah seorang diantaranya, Eltinus Wandikbo (16), warga kelompok bawah yang masih duduk di bangku SMP mengalami luka parah pada perut dan kakinya.
Pertikaian antardua kelompok warga yang masih bersaudara itu pecah sejak awal Januari lalu dan telah menewaskan tiga orang warga. [ant/agi]
Ditulis oleh Ant/Agi/Papos
Rabu, 24 Maret 2010 00:00
Pangdam: Jangan Terpengaruh Isu Dialog
Dialog Jakarta-Papua yang diisukan akan diikuti dengan tuntutan untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah tujuan yang diharapkan dari dialog tersebut.
�Otonomi khusus (Otsus) Papua yang merupakan win-win solution dalam menyelesaikan konflik. Masih perlu upaya yang optimal untuk memberikan hasil yang diharapkan,� ujar Pangdam dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat di Aula Makodim 1704/Sorong, Selasa (23/3).
Karena selama ini ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa pelaksanaan Otsus semakin terpuruk akibat inkonsistensi. Untuk itu konsepnya adalah bagaimana membenahi Otsus atau hak-hak masyarakat adat Papua yang perlu diperkuat. Dialog Jakarta-Papua itu merupakan aspirasi murni dari masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteran, jadi bukan rekayasa dari kelompok tertentu.
Dalam hal ini, dikatakan Pangdam, bahwa tujuan baik yang diharapkan masyarakat Papua tentu tidak boleh keluar dari bingkai NKRI dan tidak boleh keluar dari kerangka UU Otsus. Dialog Jakarta-Papua itu sendiri tentunya untuk mencari akar permasalahan yang akan diselesaikan, sedangkan yang ikut dalam dialog tentunya adalah berbagai eleman masyarakat yang mengiginkan kemajuan dan perubahan di tanah Papua dan Papua Barat.
Dalam pertemuannya dengan tokoh masyarakat di Aula Makodim 1704/Sorong, Pangdam yang belum lama menjabat di Papua menegaskan, hingga saat ini situasi dan kondisi di Papua maupun di Papua Barat cukup kondusif.
�Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, untuk itulah perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan TNI AD,� ujarnya.
Pertemuan dengan orang pertama di jajaran Kodam XVII/Cenderawasih itu juga dimaksudkan untuk menciptakan koordinasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat memahami bagaimana menjaga dan membantu pelaksanaan keamanan di wilayah ini.
Dalam kunjungan perdananya di Sorong kemarin, Pangdam didampingi istri tercinta Ny Nirmala Marbun, tiba di Bandara DEO sekitar pukul 11.00 WIT dan disambut dengan prosesi adat suku Moi berupa pengalungan bunga dan tas noken kepada istri Pangdam yang kemudian diikuti dengan injak piring adat, dan pemasangan mahkota adat.
Selain Danrem 171/PVT Kol Inf Fransen G Siahaan dan Dandim 1704 Letkol Inf Sahala Simatupang, kedatangan Pangdam disambut Walikota Drs JA Jumame, MM, Wakil Bupati Sorong Drs. Tri Budiarto dan sejumlah pejabat dan unsur Muspida lainnya.
Dalam kunkernya di Makorem 171/PVT, Pangdam dan istri menyempatkan diri menanam pohon matoa sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan hidup. Korem 171/PVT terus melakukan pengembangan berbagai fasilitas di kawasan Makorem, termasuk sarana potong rambut dan salon bagi masyarakat umum dan juga keluarga besar Korem 171/PVT.
Di sela kunjungan Pangdam, Ny. Nirmala Hotma Marbun sebagai Ketua Persit KCK Kodam XVII/Cendrawasih memanfaatkan kesempatan tersebut dengan hadir dalam kegiatan �Peduli Pemberantasan Buta Aksara� di Distrik Manoi tepatnya di SDN 7, Melati Raya Km 9 yang sekaligus diikuti dengan menyerahkan bantuan sembako dan alat tulis kepada 100 anak buta aksara tersebut.
Ny.Nirmala juga sempat menyanyi bersama anak-anak buta aksara sebagai wujud kebersamaan dengan anak-anak buta aksara sebelum melanjutkan kegiatan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Walikota Hj. Baesarah Wael, S.Sos MH, dan pejabat terkait lainnya serta anak-anak putus sekolah maupun yang buta aksara yang selama ini jadi binaan Kodim 1704/Sorong.
Direncanakan hari ini Rabu (24/3) Pangdam XVII/Cenderawasih akan meninjau markas Detasemen Zipur 13 di Aimas dan markas Batalyon Infanteri 752/Vira Yudha Sakti.(dik/fud)
(scorpions)
Situasi Kamtibmas Masih Rawan di Kwamki Lama
Kapolsek Mimika Baru, AKP Lang Gia kepada ANTARA di Timika, Selasa mengatakan polisi sudah mempertemukan tokoh-tokoh masyarakat dari dua kelompok untuk menghindari terulangnya kembali bentrokan antarwarga.
"Kemarin kami pertemukan para tokoh masyarakat dari dua kelompok. Intinya, semua pihak tidak menghendaki terjadi kembali konflik antarwarga karena peristiwa sebelumnya sudah dinyatakan selesai," kata Lang Gia.
Ia mengatakan, para tokoh masyarakat yang diundang ke Polsek Mimika Baru dalam pertemuan Senin (22/3) berjumlah sekitar 15 orang. Dari kelompok atas (kawasan Jalan Mambruk II Kwamki Lama) hadir Kariminus Kinal, Yunias Kinal, Peri Amoge Alom, Anias Murib, Mianus Kiwak, dan Theo Man Kiwak.
Sedangkan dari kelompok bawah (kawasan Tuni Kama Kwamki Lama) antara lain Isak Murib, Ayub Murib, Melky Kogoya, Ulinus Tinal, Anius Alom, Lambinus Murib dan Melkias.
Lang Gia menjelaskan para pihak sepakat untuk menghindari benturan dengan kelompok lain dan jika ada warga yang mencoba memprovokasi warga maka akan ditindak sesuai ketentuan hukum.
Meski demikian, beberapa warga yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan pesimis kamtibmas di Kwamki Lama bisa aman. Pasalnya, saat ini masih ada sejumlah korban pertikaian pada Sabtu (20/3) yang dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM). "Kalau korban yang dirawat di RSMM selamat maka kita akan damai. Tapi kalau sampai meninggal maka kami akan buat perhitungan untuk balas," ancam Isak Murib, salah satu tokoh dari kelompok bawah.
Menurut Lang Gia, saat ini Polsek Mimika Baru dan Polres Mimika terus berpatroli di kawasan yang rawan konflik antar warga suku pegunungan Papua itu. "Setiap hari anggota kami selalu patroli ke Kwamki Lama. Jika ada warga yang berbuat keonaran , maka langsung ditangkap dan diproses," tegas Lang Gia.
Pada Sabtu (20/3) , dua kelompok warga di Kwamki Lama yang sebelumnya terlibat konflik kembali terlibat aksi saling serang dengan panah, parang dan senjata tajam lainnya. Aksi saling serang itu dipicu oleh ulah salah seorang warga kelompok atas yang dalam keadaan mabuk melepas anak panah ke kerumunan warga kelompok bawah, lalu dibalas oleh warga kelompok bawah.
Dalam peristiwa itu, empat warga terluka setelah tertembus anak panah. Salah seorang diantaranya, Eltinus Wandikbo (16), warga kelompok bawah yang masih duduk di bangku SMP mengalami luka parah pada perut dan kakinya. Korban saat ini masih dirawat secara intensif di RSMM Timika.
Pertikaian antardua kelompok warga yang masih bersaudara itu pecah sejak awal Januari lalu dan telah menewaskan tiga orang warga. Meski Polres Mimika beberapa kali telah merazia dan memusnahkan ratusan busur dan anak panah, ternyata masih banyak warga Kwamki Lama yang menyembunyikan senjata tajam itu di rumah-rumah mereka bahkan di hutan-hutan di sekitar wilayah Kwamki Lama.[bel/ant]
Ditulis oleh Bel/Ant/Papos
Rabu, 24 Maret 2010 00:00
Senin, 22 Maret 2010
Sosok Mayat Ditemukan di Merauke
Kapolres Merauke, AKBP Hadi Ramdani melalui Humas-nya, AKP Richard Nainggolan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/3) membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. �Memang saat ditemukan pertama, kondisinya sangat memprihatinkan dan sudah tidak bernyawa lagi. Korban ditemukan pertama oleh Eko dalam posisi tidur menyamping,� ungkap Nainggolan.
Kronologis kasusnya, demikian Nainggolan, saat itu, korban melintas di seputaran Jalan Brawijaya Minggu (22/3) sekitar pukul 17.30 Wit. Begitu kagetnya saksi tatkala melihat sesosok mayat yang tak bernyawa lagi. Seketika juga dirinya langsung berteriak sehingga masyarakat langsung berdatangan ke tempat kejadian perkara (TKP). Belum diketahui secara pasti daan jelas siapa saja pelaku yanag nekad membacok korban dengan menggunakan kampak.
Disinggung apakah sudah bisa diidentifikasi para pelaku yang membacok korban, Nainggolan mengungkapkan, polisi masih sedang melakukan penyelidikan. �Kita juga belum sempat memanggil orangtua dari korban untuk dimintai keterangan lantaran mereka masih berduka. Mungkin beberapa hari ke depan baru akan dipanggil penyidik Polres Merauke,� katanya.
Nainggolan menambahkan, polisi akan melacak saat-saat terakhir kepergian korban dari rumah. Artinya, bisa menggali informasi siapa saja yang keluar bersama dia. Dari situ akan bisa dikembangkan lagi guna mengungkap pelaku pembacokan. �Untuk sementara saya belum bisa memberikan informasi secara detail, tetapi yang jelas bahwa korban meninggal karena dibacok dengan menggunakan kampak. Cepat atau lambat akan terungkap siapa-siapa pelakunya,� tegas Nainggolan. [frans]
Ditulis oleh Frans/Papos
Selasa, 23 Maret 2010 00:00
