Untuk itu, DPR Papua meminta agar konvoi gabungan TNI dan Polri diwilayah PT. Freeport Indonesia segera ditarik. "Menurut hemat saya dari pada selalu menyusahkan masyarakat Timika karena selalu terjadi aksi teror penembakan. Alangkah baiknya pasukan ditarik," tegas Yan Mandenas kepada wartawan diruang kerjanya, Jumat [26/3] kemarin.
Bahkan kata Yan, saat pertemuan antara anggota DPRP dengan Mabes Polri di Jakarta, belum lama ini, persoalan tersebut telah disampaikan ke Wakapolri. Hal ini direspon Wakapolri secara positif. "Wakapolri sudah memerintahkan agar segera dibentuk tim guna melakukan penelitian, sekaligus mengevaluasi sistim pengamanan di areal Freeport dalam mempertimbangkan aspirasi kami. Soal usulan konvoi gabungan di areal PT.FI agar ditarik dari Tembagapura," ujar Yan.
Dari hasil investigasi tim yang dibentuk tim DPR Papua, selain masyarakat, menurut Yan sejumlah karyawan Freeport juga mengaku tidak nyaman kerja ketika dikawal oleh konvoi gabungan aparat TNI dan Polri. " Bagaimana tidak setiap kali karyawan berangkat kerja dikawal konvoi. Meskipun mendapat pengamanan, tetapi karyawaan mengaku malah tidak nyaman, karena terjadi penembakan. Apalagi dengan adanya konvoi ini membuat pengeluaran anggaran semakin besar,�� kata politisi Hanura ini.
Justru ia menyarankan akan lebih baik bila sekuriti Freeport yang ditugaskan melakukan pengamanan. Hal ini akan memberikan rasa nyaman bagi para karyawaan PT. Freeport.
Lebih lanjut dikatakannya, pada saat pertemuan dengan Wakapolri di Jakarta, pihaknya hanya meminta penarikan konvoi gabungan TNI dan Polri khusus dari areal Freeport karena dan tidak melakukan penarikan pasukan secara total."Ya, memang ada Keppres yang dikeluarkan langsung oleh Presiden soal pengamanan Freeport, namun permintaan kami ke wakapolri hanya meminta dilakukan penarikan konvoi itu saja. Aparat cukup jaga dipos saja," ujarnya
Untuk itu, pihaknya akan menyurati kembali ke Mabes Polri guna mempertanyakan realisasi usulan yang telah disampaikan itu dan berfikir tidak hanya sampai disini, tetapi menyampaikan surat ke Mabes Polri untuk mempertanyakan realisasi yang sudah di sampaikan karena pembicaraan dilakukan langsung dengan pimpinan polri sehingga dalam realisasinya harus jelas.
Bahkan ia juga tidak sependapat jika pelaku penembakan dinilai dari kelompok OPM yang pernah disebut-sebut sebagai pelaku teror di Freeport. ��Setahu saya mereka tak memiliki senjata api, melainkan hanya senjata rampasan. Jadi kalau mau memberantas teror atau mapia yang ada di daerah harus dilakukan dengan benar, bila perlu tangkap dan pegang tangannya dan beritahukan secara transparan, sehingga diketahui siapa pelakunya," ujarnya.
��Kami juga mendukung sepenuhnya tugas-tugas TNI dan Polri dalam melakukan upaya pengungkapan konflik di areal PT.FI. Saya rasa juga pimpinan TNI dan Polri di Papua perlu melakukan evaluasi lagi, karena Papua bagian dari NKRI sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dikemudian hari," tandasnya [loy]
Ditulis oleh Loy/Papos
Sabtu, 27 Maret 2010 00:00
0 komentar:
Posting Komentar